pesantren cirebon

"EKONOMI RAKYAT DAN REFORMASI KEBIJAKAN" [25 Artikel]
> November 2004
Mengapa Bank Sulit Memberdayakan Ekonomi Rakyat?
Oleh: Mubyarto
— Memberdayakan ekonomi rakyat di daerah terpencil Kutai Barat ternyata merupakan perjuangan berat bagi siapapun. Bahkan mereka yang percaya perbankan merupakan “agent of development” yang berperan kunci dalam memberdayakan ekonomi rakyat bisa “kecele” menyaksikan kenyataan pahit sulitnya bank bermitra akrab dengan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang miskin, baik di wilayah Ulu Riam di Mahakam Ulu, di kampung-kampung pegunungan, maupun di dataran rendah sepanjang Sungai Mahakam.
> Oktober 2004
Siapa Lebih Merusak Lingkungan: Orang Miskin atau Orang Kaya?
Oleh: Mubyarto
— Jika hutan kita menjadi gundul atau terbakar, sehingga lingkungan hidup kita rusak, siapa biang keladinya? Penduduk miskin di hutan-hutan dan sekitar hutan menebang hutan negara untuk memperoleh penghasilan untuk makan. Tetapi kayu-kayu yang diperolehnya ditampung calo-calo untuk dijual, dan kemudian dijual lagi untuk ekspor, yang semuanya “demi keuntungan”. Siapa yang paling bersalah dalam proses perusakan lingkungan ini?
> Juli 2004
Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat
Oleh: Mubyarto
— Menyimak secara serius pernyataan-pernyataan para Capres/Cawapres di media elektronik tentang program-program ekonomi yang dijanjikan kepada rakyat untuk dilaksanakan, jika mereka terpilih, dengan segala maaf saya harus menyatakan sangat prihatin. Pada umumnya para Capres/Cawapres belum memahami benar apa itu ekonomi rakyat, dan karena belum jelas pemahaman mereka mengenai ekonomi rakyat, maka sulit diharapkan dapat dirumuskannya program-program kongkrit bagaimana mengembangkannya, dan yang sangat sering diucapkan bagaimana memberdayakannya.
> Maret 2004
Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Ekonomi Rakyat
Oleh: Awan Santosa
— Pemilu 2004 sudah pasti akan diwarnai dengan ‘pertarungan politik’ antar parpol, sekaligus juga antar kandidat calon presiden, caleg, dan antar calon anggota DPD. Hasilnya bisa jadi kekuasaan tetap dipegang ‘pemimpin lama’, atau mungkin pula akan muncul penguasa-penguasa baru, partai baru, dan orang-orang yang baru pula. Lalu, akan berubahkah nasib ekonomi bangsa kita? Tidak dapat dipastikan, kecuali ada ‘janji-janji’ perubahan kebijakan ataupun program ekonomi yang lebih banyak bersifat parsial dan konvensional dari partai peserta pemilu.
> November 2003
Mengembangkan Ekonomi Rakyat sebagai Landasan Ekonomi Pancasila
Oleh: Mubyarto
— Pierre Van der Eng, seorang sejarawan Belanda menulis tentang strata ekonomi penduduk di jaman penjajahan. Pada tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, 51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan "nasional” Hindia Belanda, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta gulden (0,06%) sedangkan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta gulden (99,4%)…
> November 2003
Perhatian terhadap Kondisi Persekolahan di Daerah Terpencil: Bukan Sekedar Reformasi, Harus Revolusi
Oleh: Mubyarto
— Rusnawati (47 tahun) yang guru SD Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bertahun-tahun berjuang “sendirian”, dan kini bertanggungjawab atas pendidikan 25 anak yang terbagi atas 6 kelas yaitu kelas I: 8 murid, kelas II: 3 murid, kelas III: 3 murid, kelas IV: 1 murid, kelas V: 2 murid, dan kelas VI: 8 murid, sehingga total 25 murid.
> November 2003
Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktifitas Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Oleh: Vincent Gaspersz dan Esthon Foenay
— Strategi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan berdasarkan pertumbuhan melalui pemerataan dengan prinsip membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat, dengan titik berat pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, dan kesehatan rakyat. Strategi pembangunan yang menjadi pilihan tersebut memerlukan langkah-langkah operasional yang terukur dan disesuaikan dengan paradigma baru pembangunan.
> November 2003
Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi
Oleh: Aloysius Gunadi Brata
— Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001). Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian.
> November 2003
Manusia, Kebebasan, dan Pembangunan
Oleh: Setyo Budiantoro
— Mengingat masa kelam Orde Baru yang se-ring disebut ”orde pembangunan”, membuat pedih. Timbul pertanyaan mengganjal, apakah pembangunan akan selalu membawa destabilisasi? Sebuah proses yang mengakibatkan disparitas sosial-ekonomi membesar akibat laju modernisasi dan industrialisasi, serta menguntungkan sebagian kecil masyarakat? Timbul pula pertanyaan yang menggelisahkan, apakah sebuah ketakterhindaran (inevitability) historis, pembangunan selalu mengorbankan kebebasan manusia?
> Februari 2003
Ekonomi Rakyat Sepanjang 2002
Oleh: Mubyarto
— Tahun 2002 adalah tahun yang benar-benar istimewa bagi ekonomi rakyat. Betapa tidak. Para ekonom makro pengritik pemerintah “dengan bangga” menunjukkan data BKPM (Persetujuan investasi pemerintah) yang anjlog 57% untuk modal dalam negeri dan 35% untuk modal asing dibanding tahun 2001. Data penurunan penanaman modal yang sangat besar ini, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ekonomi nasional makin terpuruk atau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan (recovery). Data-data ini diperkuat lagi oleh “taksiran” pelarian modal ke luar negeri sebesar rata-rata US $ 10 milyar per tahun sejak krismon 1997.
> Desember 2002
Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Sajian Konseptual
Oleh: Fredrik Benu
— Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar.
> Desember 2002
Ekonomi Kerakyatan di NTT: Antara Realitas dan Harapan
Oleh: Frits O FanggidaE
— Di NTT, pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud pada umumnya terdiri dari petani kecil, peternak kecil, nelayan kecil dan pengrajin kecil di perdesaan dan para pelaku sektor informal perkotaan. Bagi para petani yang kebetulan memiliki wilayah yang cocok untuk komoditas perkebunan seperti Cengkeh, Kopi, Vanili, Jambu Mete, tingkat ekonomi mereka cukup memadai.
> Desember 2002
Membangun Perekonomian Rakyat Nusa Tenggara Timur
Oleh: Mubyarto
— Gubernur Piet Tallo yang alumni Fakultas Hukum pernah menolak julukan miskin bagi daerahnya. “Mungkin warga NTT belum se-makmur saudara-saudaranya dari daerah lain, tetapi propinsi ini sedang mengeksplorasi berbagai potensi tambang dan kekayaan alam lain yang kelak akan membantu mengubah nasibnya”. Sebagai salah satu dari 4 propinsi “termiskin” di Indonesia berdasarkan tingkat PDRB perkapitanya, yang seluruh desanya dinyatakan sebagai desa IDT pada tahun 1996, survei BPS tahun 1997 menempatkan NTT pada urutan nasional ke-6 (79,5 % berhasil dalam aspek ekonomi).
> November 2002
Ekonomi Rakyat Indonesia Pasca Krismon
Oleh: Mubyarto
— Selama 5 bulan (Juni-Oktober 2000) Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerja sama dengan RAND Corporation Santa Monica mengadakan Survei Aspek KehidupanRumah Tangga Indonesia (SAKERTI) di 13 propinsi dengan mewawancarai 10.000 keluarga atau 43.000 orang. Survei yang telah diadakan untuk ketigakalinya ini mewawancarai keluarga-keluarga yang sama (panel) yang menjadi sampel sejak Sakerti 1 (1993) dan Sakerti 2 (1997). Pada tahun 1998 khusus untuk meneliti dampak krismon yang sedang berlangsung, dilaksanakan Sakerti 2+ dengan mengambil 25% sub-sampel.
> September 2002
Jaminan Sosial Nasional Indonesia
Oleh: Yaumil Ch. Agoes Achir
— Jaminan Sosial Nasional adalah program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.
> Juli 2002
Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial
Oleh: Manifesto Politik Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
— Pernyataan Bersama yang disampaikan pada akhir sesi Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, 2 Juli 2002.
> Mei 2002
Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat
Oleh: Bayu Krisnamurthi
— Makalah ini bermaksud untuk mendiskusi krisis moneter dalam konteks ekonomi rakyat: bagaimana posisi ekonomi rakyat ketika krisis ekonomi terjadi, apakah sebagai sebab atau penerima akibat; dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kesalahan serupa terulang dimasa depan. Oleh sebab itu tetap perlu dilakukan terlebih dahulu, penyampaian persepsi makalah ini atas ekonomi rakyat tanpa bermaksud untuk terlalu menekan pada usaha pendefinisian.
> Mei 2002
Krisis Moneter Indonesia
Oleh: Frans Seda
— Krisis moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.
> Mei 2002
Utang dan Imperialisme
Oleh: Revrisond Baswir
— Masalah utang yang dihadapi Indonesia benar-benar telah sampai pada batas mencekik leher. Betapa tidak? Selain memikul beban utang luar negeri sebesar 150 milyar dolar AS (per Desember 1998), Indonesia kini juga memikul beban hutang dalam negeri sebesar Rp650 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia kini menanggung beban utang sekitar Rp2.100 trilyun! Indonesia kini praktis terpuruk menjadi negara pengutang terbesar nomor lima di dunia.
> Mei 2002
Utang Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat
Oleh: Didik J. Rachbini
— Apakah ada hubungan antara utang luar negeri dengan ekonomi rakyat? Jawabannyatentu saja tidak bisa dikatakan tidak karena utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor, yang mengganggu APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif pada pertengahan 1980-an ketika terjadi transfer negatif.
> Mei 2002
Perjalanan Penjang Ekonomi Indonesia: Dari Isu Globalisasi hingga Krisis Ekonomi
Oleh: Herry Nugroho
— Bila tidak menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahannya, maka negara yang bersangkutan akan terkutuk untuk mengulangi kembali sejarah tersebut" (Satanyana). Penulis sengaja mengutip kata-kata bijak yang dilontarkan oleh seorang sastrawan dan filsuf termasyhur Amerika berdarah Hispanik, George Santayana, semata-mata karena kalimat bijak itu sangat tepat (precise) untuk menjadi sebuah"peringatan" (warning) bagi bangsa yang tengah berada dalam kesulitan ini.
> April 2002
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Mencari Format Kebijakan Optimal
Oleh: Bayu Krisnamurthi
— Walaupun telah melewati ratusan seminar dan diskusi, hingga saat ini selisih pendapat mengenai definisi “ekonomi rakyat” masih terus berlangsung. Kondisi tersebut dapat mengisyaratkan bahwa perdebatan mengenai definisi tampaknya tidak akan terlalu produktif lagi untuk dilanjutkan, karena pada dasarnya hampir semua pihak telah sepaham mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” tanpa harus mendefinisikan. Hal tersebut menyangkut pemahaman bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak”.
> Maret 2002
Ekonomi Rakyat, Perbankan Etik dan Krisis Moneter 1997/1998
Oleh: Mubyarto
— Jika di media masa setiap hari diberitakan ”ekonomi Indonesia semakin terpuruk”, dan ”tidak ada tanda-tanda akan mengalami pemulihan pada tahun 2002”, maka data yang kami peroleh dari kantor daerah BRI Yogyakarta 1997-2001 menarik untuk disimak. Data penabung dan nilai tabungan masyarakat pada cabang BRI di seluruh DIY selama 5 tahun (1997-2001) menunjukkan kenaikan terus menerus, rata-rata 18,5 % dan 31,2 %.
> Maret 2002
Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar
Oleh: Bambang Ismawan
— Ekonomi rakyat beberapa waktu terakhir menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi trendsetter baru dalam wacana pembangunan. "Ambruknya" ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia.
> Maret 2002
Ekonomi Rakyat Indonesia
Oleh: Mubyarto
— Istilah ekonomi rakyat adalah istilah ekonomi sosial (social economics) dan istilah ekonomi moral (moral economy), yang sejak zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat miskin yang terjajah. Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Jadi ekonomi rakyat bukan istilah politik ”populis” yang dipakai untuk mencatut atau mengatas namakan rakyat kecil untuk mengambil hati rakyat dalam Pemilu.
(Nursamad,MEPI/III,STAIN C/IV)